JAKARTA – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menyoroti polemik yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim melalui unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya pada Senin (18/5/2026). Dalam video yang diunggah tersebut, Hotman menyampaikan sejumlah pernyataan terkait hubungan profesionalnya dengan Nadiem, termasuk alasan dirinya mundur sebagai kuasa hukum di tengah proses hukum kasus dugaan korupsi proyek Chromebook yang masih berjalan.
Dalam unggahan itu, Hotman mempertanyakan mengapa video lama saat dirinya masih menjadi pengacara Nadiem kembali beredar di media sosial. Ia mengaku heran karena potongan video tersebut kembali diangkat dan disebarluaskan oleh pihak yang disebutnya sebagai tim Nadiem, padahal menurutnya konteks video tersebut tidak lagi utuh.
Salah satu video yang disoroti adalah rekaman ketika dirinya hendak bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan hukum yang tengah dihadapi Nadiem. Hotman menilai narasi yang dibangun dari unggahan ulang video itu seolah-olah dirinya sedang menantang Presiden Prabowo.
Ia dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hotman menegaskan dirinya tidak pernah memiliki niat ataupun sikap menantang kepala negara. Menurutnya, pertemuan tersebut justru dimaksudkan sebagai upaya memberikan penjelasan hukum dan klarifikasi terkait kasus yang sedang berkembang.
“Seolah-olah saya menantang Presiden Prabowo. Itu tidak benar sama sekali. Saya tidak pernah punya niat seperti itu,” tegas Hotman dalam video tersebut.
Tak hanya itu, Hotman juga menyampaikan sindiran kepada Nadiem terkait penggunaan jasa pengacara. Ia mengingatkan bahwa dalam menghadapi persoalan hukum besar, klien seharusnya memberikan dukungan penuh kepada tim kuasa hukum agar pembelaan dapat dilakukan secara maksimal.
“Halo Nadiem, makanya ya sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit ya,” ungkap Hotman Paris dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, Hotman membeberkan bahwa sejak awal dirinya telah menyiapkan berbagai dokumen penting untuk membela Nadiem dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Salah satu dokumen yang disebutnya sangat penting adalah hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurut Hotman, audit BPKP yang dilakukan pada 2020 serta audit terkait proyek Chromebook periode 2021-2022 sebelumnya menyatakan tidak terdapat unsur kerugian negara dalam proyek tersebut. Namun, ia menilai ada kejanggalan setelah muncul audit terbaru BPKP yang justru digunakan dalam proses persidangan dan menyatakan adanya kerugian negara.
“Jadi menurut BPKP tidak ada kerugian negara di audit tahun 2020 maupun audit Chromebook 2021-2022. Tapi di audit BPKP terbaru yang dipakai di persidangan adalah mengatakan ada kerugian negara, yang saya pertanyakan kenapa timnya Nadiem tidak menunjukkan ini,” kata Hotman.
Pernyataan itu kemudian memunculkan pertanyaan baru dari Hotman terkait adanya dua hasil audit yang dinilai berbeda kesimpulan. Ia mempertanyakan dasar perubahan hasil audit tersebut dan mengapa audit awal yang menurutnya dapat meringankan posisi Nadiem tidak dimunculkan secara maksimal dalam proses hukum.
“Kenapa ada dua hasil audit BPKP yang berbeda, satu mengatakan ada kerugian negara satu lagi tidak ada,” tambahnya.
Kasus dugaan korupsi proyek Chromebook sendiri terus menjadi perhatian publik karena menyeret sejumlah nama penting dan berkaitan dengan pengadaan perangkat teknologi pendidikan dalam jumlah besar di era kepemimpinan Nadiem di Kemendikbudristek. Polemik mengenai audit kerugian negara menjadi salah satu aspek krusial yang dapat memengaruhi jalannya proses hukum dan pembuktian di persidangan.
Di tengah ramainya pembahasan tersebut, publik juga menyoroti hubungan antara Hotman Paris dan Nadiem yang sebelumnya terlihat solid saat proses pendampingan hukum berlangsung. Namun, setelah Hotman memutuskan mundur sebagai kuasa hukum, berbagai pernyataan terbuka dari kedua pihak mulai menjadi sorotan di media sosial maupun ruang publik.