Pemprov Jakarta Incar Pangkas Biaya Rapat dan Perjalanan Dinas untuk Hemat Anggaran

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan, pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos-pos anggaran

Pemprov Jakarta Fokus Pemetaan dan Efisiensi Anggaran untuk Tahun 2025

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang melakukan langkah strategis untuk memetakan alokasi anggaran yang dapat dihemat. Langkah ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menjelaskan bahwa pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos-pos anggaran yang memiliki potensi penghematan. Beberapa kategori yang sedang dicermati mencakup perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat, hingga belanja operasional lainnya yang tidak bersifat mendesak.

“Sebagian masih kami kaji lebih dalam untuk memastikan seluruh langkah ini sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat, serta menjadi bagian dari Instruksi Gubernur (Ingub) yang akan segera diterbitkan,” ujar Teguh dalam keterangan resminya pada Senin (27/1/2025). Ia menambahkan, penghematan ini dilakukan melalui proses pemeriksaan menyeluruh terhadap alokasi maupun sumber anggaran, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi tanpa mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat.

Progres Penyusunan Instruksi Gubernur

Teguh mengungkapkan bahwa turunan dari Inpres tersebut saat ini sedang dirumuskan dalam bentuk Ingub yang sudah memasuki tahap penyusunan draf akhir. Ia optimis bahwa dokumen tersebut akan selesai tepat waktu sehingga implementasi kebijakan efisiensi dapat dilakukan tanpa hambatan. “Insya Allah, semuanya akan rampung sesuai jadwal yang ditetapkan dan dapat segera diimplementasikan di lapangan,” tambahnya.

Pemprov Jakarta juga berkomitmen untuk memastikan kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal. Teguh menyatakan bahwa komunikasi intensif terus dilakukan dengan tim transisi gubernur dan wakil gubernur terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa langkah efisiensi yang diambil sejalan dengan program prioritas pemerintah daerah yang baru, sekaligus mendukung program nasional lainnya.

“Yang paling penting adalah mendukung sepenuhnya program-program strategis dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan segera dilantik. Kita semua ingin memastikan kelancaran pelaksanaan program prioritas yang menjadi komitmen mereka kepada masyarakat, terutama mengingat kita sudah mendekati hari pelantikan,” jelas Teguh.

Tahapan Penghematan dan Implementasi

Lebih lanjut, Teguh menegaskan bahwa penerbitan Ingub merupakan langkah awal dalam pengaturan efisiensi anggaran. Ingub ini dirancang sebagai panduan operasional untuk memastikan setiap kebijakan penghematan dapat diterapkan dengan prosedur yang jelas dan terukur.

Meski demikian, Teguh mengakui bahwa proses penghitungan rinci terhadap jumlah anggaran yang dapat dihemat masih dalam tahap awal. “Saat ini, kita masih pada fase persiapan prosedural. Penghitungan detail terkait berapa besar anggaran yang bisa dihemat akan dilakukan secara bertahap setelah Ingub diterbitkan,” jelasnya.

Dukungan terhadap Program Pembangunan dan Pelayanan Publik

Pemprov Jakarta memastikan bahwa langkah efisiensi ini tidak akan mengganggu program pembangunan maupun pelayanan publik. Teguh menegaskan bahwa prioritas utama tetap diberikan pada program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Efisiensi ini bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Teguh.

Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Jakarta berharap dapat menjalankan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 secara efektif, sekaligus menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien dan akuntabel. Ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung kelancaran transisi pemerintahan daerah menuju era baru di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 62 = 70

Scroll to Top
Scroll to Top